Wawali SAS Ikuti Kegiatan LPSE

  • Whatsapp
KPU Tomohon

Tomohon – Wakil WalikotaTomohon Syerly Adelyn Sompotan,melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi 2019,yang dilaksanakan di Hotel Four Points Sheraton Manado (13/8/19).

Kegiatan yang bertema “Era Baru LPSE Provinsi untuk Indonesia Maju” digelar sejak Tanggal 13 – 15 Agustus 2019,dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI), memulai Rapat Kerja LPSE Nasional 2019 Sulawesi Utara.

Kegiatan ini adalah hasil kerjasama LKPP RI dan LPSE Provinsi Sulut yang diikuti oleh 169 peserta dari 53 LPSE, yang terdiri dari 34 LPSE Provinsi se-Indonesia, 15 LPSE Kabupaten/kota se Sulut, 3 LPSE Perguruan Tinggi Negeri di Sulut, dan LPSE Polda Sulut.

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Emin Adhy Muhaemin menjelaskan pentingnya peran LPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam “Perpres 16 Tahun 2018 menegaskan pengadaan mulai dari perencanaan sampai serah terima menggunakan sistem elektronik.

Pengadaan sekecil apapun semua dicatat di SPSE, dengan demikian pengadaan menjadi akuntabel,” jelas Emin.

Menurut Kepala LKPP RI Dr Ir Ronny Dwi Susanto tema yang diambil LKPP dalam kegiatan ini yakni Era Baru LPSE Provinsi Untuk Indonesia, yang diharapkan sejalan dengan tema peringatan HUT kemerdekaan ke 74 RI.

“Indonesia bisa maju kalau kita profesional dan berintegritas,” ujar Susanto.

Selanjutnya, dengan UKPBJ dan LPSE menjadi satu, LKPP RI berharap para pengelolah LPSE bisa memahami pengadaan termasuk regulasinya.

LKPP sudah membuat edaran kepada seluruh Gubernur tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Hingga saat ini sudah 27 ribu paket pengadaan yang dilakukan melalui tender dengan nilai sekitar  84,5 Trilyun. LKPP berharap partisipasi dari peserta Rapat untuk dapat memberikan saran dan kritik membangun untuk pengembanan LPSE,” pungkasnya.

Gubernur Sulut Olly Dodonkambey yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Humiang mengatakan LPSE perlu menjadi perhatian karena standarisasi- standarisasi yang ada di dalam menjadi tolok ukur dalam mencapai kepuasan pelayanan kepada publik. “Perlu memahami proses dan standarisasi guna pencapaian layanan yang baik, oleh karena itu para peserta sekalian mampu mengikuti sebaik mungkin rapat kerja nasional ini.

Kegiatan ini dihadiri juga Asisten Pemprov Sulut M Rudy Mokoginta, Wakil Bupati Bolmut, Wakil Bupati Bolsel, Karo Logistik Polda Sulut Kombes Pol Drs Ahmad Husni, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.(Tya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *