Walikota Tomohon Lakukan Video Conference Bersama Gubernur Sulut dan Walikota/Bupati Se-Sulut

  • Whatsapp
KPU Tomohon

Tomohon – Bertempat di Command Center Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tomohon Senin 6 April 2020 dilaksanakan Video Conference Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak.CA, bersama Gubernur Sulawesi Utara dan Walikota/Bupati se- Sulawesi Utara dengan Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara

Turut hadir mendampingi Walikota Tomohon Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold V. Lolowang, M.Sc, Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, SH, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon dr. Deesje Liuw, M.BioMed., dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Drs. Robby Kalangi, SH.MM.

Video Conference ini membahas mengenai Pemeriksaan LKPD oleh pihak BPK sewaktu Work From Home selama masa tanggap darurat covid-19 dimana masing-masing kepala daerah diberikan pilihan 2 opsi yaitu opsi 1 sesuai ketentuan BPK yaitu BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai surat tugas yaitu 20 hari pihak pemerintah daerah siap segala konsekuensi sesuai proses pemeriksaan BPK, atau opsi 2 yaitu entitas menunda pemeriksaan dimana kepala daerah bersama ketua DPRD dan pihak BPK sepakat surat keputusan bersama sepakat menunda dilaksanakan pemeriksaan berikut penyerahan audited sesuai kondisi

Pada saat giliran Pemerintah Kota Tomohon, Walikota Tomohon menanggapi dengan memilih opsi (1) yg pertama dimana Walikota Tomohon menjelaskan setelah Walikota Tomohon berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kota Tomohon dan mengambil kesimpulan memilih opsi 1 karena Pemkot Tomohon pada 12 maret 2020 telah menyerahkan LKPD un audited kepada BPK dan siap diperiksa oleh BPK dengan datang ke Kota Tomohon dengan meminta rekomendasi kesehatan dari propinsi Sulawesi Utara bahwa tim BPK yang akan datang dalam keadaan sehat dan baik dan semoga pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar. Walikota Tomohon mendukung apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara yg memilih opsi 1.

Opsi 1 ini juga menjadi pilihan sebagian besar pemda termasuk Propinsi Sulut.(Tya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *