Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Harus Diikuti Agar Tidak Kesulitan Dalam Penyusunan

  • Whatsapp
KPU Tomohon

Tomohon – Sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan APBD, bertempat di Villa Emita Hotel Tomohon, Senin (31/8/20).

Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak.CA mengatakan Pelaksanaan kegiatan ini tentu memiliki makna yang strategis dalam melangkah untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2021.

“Saya berharap kita dapat mengikuti dengan baik sehingga nantinya kita dapat memahami inti materi yang disajikan serta kita mendapat OUTPUT dan OUTCOME yang sama-sama akan kita raih,” ujar Eman.

Ditambahkan Eman, terkait dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, ada beberapa hal harus menjadi perhatian kita bersama, antara lain :
1. Dengan berbagai regulasi yang ada, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan menunjang tema yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Tomohon Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial” Dengan Fokus Pembangunan pada; Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial , dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Hal Ini Memperhatikan Situasi dan Kondisi YANG Diakibatkan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
2. Memperhatikan tahapan-tahapan dalam menyusun APBD sesuai yang tertuang dalam PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 dengan tidak mengurangi substantial APBD yang diorentasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif
3. APBD yang juga merupakan instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian baik di daerah maupun nasional, maka disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional
4.Memperhatikan anggaran-anggaran yang menjadi pengeluaran wajib (MANDATORY SPENDING) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dalam menyusun anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh Integritas
6. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
7. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
8. Melakukan penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA).

Saya mengharapkan para peserta yang terundang pada kegiatan ini, dengan serius dan tekun mencermati segala materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang ada sehingga kedepannya tidak akan menemui kesulitan dalam penyusunan,” ungkap Walikota Tomohon.

Tampak hadir Narasumber Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 3 Wilayah Kalimantan Sulawesi Bapak Rooy John E. Salomany, Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 3 Wilayah Kalimantan Sulawesi Bapak Yanuar Andriyana Putra, Ketua Tim Ahli Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bapak Didik Joko Gagat Wahono, Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE bersama anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh, serta jajaran pemerintah Kota Tomohon.(Tya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *